SISTEM
HUKUM SOSIALIS
·
Peter
de Cruz
A.
System
Sosialis dan Rusia
Di Eropa saat ini, sistem hukum sosialis tampaknya
telah jatuh menuju penurunan telak dan tidak lagi menjadi partner yang dominan
dan setara dengan keluarga hukum asal civil
law dan common law. Sebaliknya ia
semakin terasingkan dari perannya sebagai ankronisme di sebagian besar wilayah
eropa timur. Sebagai akibat dari berbagai peristiwa selama lima tahun
belakangan ini cukup masuk akal jika banyak bekas negara sosialis akan kembali
kepada akar civil law, atau tetap
mempertahankan sebagian dari ideology mereka sebelumnya atau berpindah menjadi
kapitalisme dan mengadopsi hukum barat, maka tentunya akan menjadi sistem
hukum” hibrida”. Sistem hukum hibrida yaitu sebuah sistem di mana ada lebih
dari satu sistem hukum yang hidup bersama, dimana tipe hukum civil law maupun common law dapat ditemukan, tetapi berorientasi dalam konteks dan
ruang lingkup yang berbeda.
B.
Konsep
Hukum Sosialis
Ideologi sosialis secara prinsip mengatakan bahwa semua hukum adalah instrument dari kebijakan sosial dan
ekonomi, dan tradisi common law dan civil law merefleksikan masyarakat
ekonomi dan pemerintahan yang eksploratif, imperialistic, borjuis dan
kapitalis. Teori marxis ditemukan pada doktrin “materialism dialektis/historis”
yang berpendapat bahwa sebuah masyarakat melalui fase sepanjang evolusi dan
perkembangannya.
Christine
Sypnowich mendefinisikan “sosialisme” sebagai sebuah
masyarakat di mana hak kepemilikan bersama atas sarana-sarana produksi yang
dengan demikian memperbolehkan tingkat kesetaraan dan persaudaraan yang tinggi
dalam hubungan-hubungan sosial.
Hukum, ketika di gunakan oleh para pemimpin Soviet,
hanya merupakan sebuah sarana dalam merencanakan dan mengorganisasikan struktur
ekonomi dan sosial negara tersebut.
Kelompok negara yang telah menerima hukum
sosialis dapat di bagi kedalam dua kategori utama:
1.
Yurisdiksi sosialis yang lebih
tua, seperti
Polandia, Bulgaria, Hungaria, Cekoslowakia, Romania, Albania, dan Republik
Rakyat Cina, republic rakyat Vietnam, Republik Rakyat demokratik Korea,
Mongolia dan Kuba.
2.
System hukum sosialis yang
lebih baru atau baru lahir, seperti Republik Demokratik
Kamboja, Laos,Mozambik, Angola, Somalia, Libia, Etiopia, Guinea, Guyana.
Partai komunis adalah satu-satunya badan perencanaan
dan pemerintahan yang nyata di dalam sistem hukum sosialis.
C.
Perbedaan
Antara Civil Law Dan System Sosialis
Mayoritas ilmuwan barat berpendapat bahwa
hukum sosialis membentuk sebuah keluarga hukum yang terpisah dari keluarga civil law dan mereka ini
termasuk para ilmuan besar seperti: David, Hazard, Merryman, Ancel, Osakwe,
Bogne dan Constantinesco. Tetapi friedmann,
Lawson, Lasono dan Ehrenzweig adalah termasuk dalam aliran
yang meyakini bahwa hukum sosialis adalah anggota dari kelompok civil law atau subspesies dari civil law.
Quigley
(1989) merangkum fitur-fitur tesebut sebagai berikut:
1.
Hukum Sosialis diprogramkan untuk lenyap
secara perlahan bersamaan dengan hilangnya hak kepemilikan privat dan
kelas-kelas sosial serta transisi menuju sebuah tatanan sosial komunistik;
2.
Negara-negara Sosialis didominasi oleh
sebuah partai politik tunggal;
3.
Di dalam sistem Sosialis, hukum
disubordinasikan untuk menciptakan sebuah tatanan ekonomi baru, di mana di
dalamnya hukum privat diabsorbsi oleh hukum publik;
4.
Hukum sosialis memiliki sebuah karakter
pseudo-relijius;
5.
Hukum sosialis lebih bersifat prerogatif
ketimbang normatif.
D.
Kesamaan
Antara Civil Law Dan System Sosialis
Ada banyak kesamaan antara civil law dan system
sosialis. Quigley menyebutkan, corak investigasi dari persidangan,
undang-undang dan legislasi/regulasi yang dijalankan sebagai corak dasar dari
pembentukan hukum, pembagian hukum kedalam kategori-kategori civil (private) law-nya dan metode investigasi kejahatan (dokumentasi tertulis yang
disusun oleh investigator hukum terlatih). Dia juga menyebutkan
bahwa system hukum sosialis telah menggunakan berbagai institusi, metodologi
dan organisasi civil law.
Lebih lanjut menyebutkan bahwa kekerabatan dan provisi-provisi hukum perdata
berkenaan dengan hubungan-hubungan interpersonal yang tidak berbeda dengan
negara-negara civil law.
Dia menyimpulkan bahwa pokok
perbedaan antara civil law dan hukum
sosialis belum dapat memisahkan hukum sosialis dari tradisi civil law, dan jika berfikir sebaliknya
berarti mengabaikan koneksi historis antara hukum sosialis dengan civil law serta relevansi yang masih
terus ada antara peraturan, metode, intstitusi, dan prosedur civil law dengan sosialis law.
Tradisi kodifikasi rusia juga telah di mulai dari
beberapa abad sebelumnya. Prevda
Russkaia (hukum Rusia) yang di pandang sebagai kompilasi hukum-hukum Rusia.
Setelah revolusi Bolshevik pada 1917, saat itu hampir genap lima tahun
kodifikasi berlangsung.
Hukum perdata Soviet jelas sangat dipengaruhi oleh
hukum perdata jerman. Hukum perdata Swiss dan rancangan hukum perdata rusia
pada tahun 1913. Maksudnya dalah memadukan kodifikasi Jerman yang terbaik
dengan tujuan yang mulia dari hukum Perancis.
Sama seperti system civil law, para ilmuan hukum menjadi sebuah sumber intelektual
yang sangat berharga di semua negara sosialis.
Karena hanya sedikit laporan tentang keputusan pengadilan, para pakar
hukum atau doctrinal sebetulnya menulis tentang keputusan-keputusan yudisial,
tidak hanya memberikan fakta-fakta dan keputusan yang ada, tetapi juga latar
belakang dan penjelasan dari berbagai konsekuensi dari sebuah keputusan.
Dengan kata lain, para
ilmuan hukum memainkan peranan yang besar dalam menganalisis, mengembangkan dan
mendiseminasikan doktrin hukum. Mereka juga memainkan peranan yang signifikan
dalam mendidik semua anggota profesi hukum. Mereka adalah orang-orang
yang paling berpengetahuan dalam bidang hukum dari semua professional melalui
pelatihan dan pengajaran hukum.
E.
Apakah
system sosialis merupakan bagian dari system civil law?
Peter De Cruz tidak setuju dengan
kesimpulan menyeluruh Quigley yang
mengatakan bahwa sistem sosialis hanyalah perluasan lainnya dari System civil law. Walaupun dia memang
sangat benar dalam menyoroti tentang kesamaan anatara civil law dan hukum sosialis, sperti yang dilakukan oleh para
penulis lainnya, jelas bahwa pengaruh ideology Marxis/leninislah, serta
berbagai manifestasinya, yang pada waktu itu tetap meresap, meliputi dan
benar-benar dominan dalam masyarakat seperti bekas negara Uni Soviet, yang tak
diragukan lagi telah membedakannya dari system
civil law dan sistem hukum lainnya. Bekas negara Uni Soviet dulunya
menghukum siapapun yang mengambil untung dari penghasilan yang bukan dari hasil
bekerja (misalnya dari investasi dan kepemilkan property) yang diperoleh dari
perusahaan swasta. Ia tidak
memiliki pemisahan kekuasaan; agensi-agensinya tidak diperbolehkan untuk
mengkritisi hukum-hukum Soviet; para penulis doctrinal hanya boleh mengkritisi
hukum jika itu adalah hukum-hukum yang sudah digunakan dan bahkan kritisisme
haruslah bersifat analisis ketimbang politisis dan jelas tidak bersifat
polemik. Pengadilan hanya sekedar menjalankan kebijakan pemerintah atau
kebijakan “partai komunis”. Mereka membangun institusi/ kantor yang sangat
hebat, yang dikenal sebagai “procurator” yang memadukan peran jaksa penuntut,
penyelidik, agensi banding, pengacara dan petugas kesejahteraan.
Poin pembeda penting lainnya adalah bahwa, hukum
Perancis (civil law) sebagai lambang
kebebasan Perancis dan revolusinya, hukum Soviet dipandang hanya sebagai sebuah
dasar bagi penunjang bagi penunjang berbagai maksud dan tujuan politik yang
harus dimodifikasi, seiring dengan perubahan masyarakat sosialis, yang sesuai
dengan pembangunan, masyarakat komunis yang sesungguhnya.
Dibawah sosialisme soviet, hak kepemilikan di batasi
menjadi dua kategori: hak kepemilikan
sosialis dan hak kepemilikan
personal. Hak kepemilikan personal
adalah apa-apa yang diperbolehkan untuk dimiliki oleh individu untuk konsumsi
mereka sendiri. Hak kepemilikan sosialis
termasuk property yang dimiliki harus diserahkan kepada negara, dan property
yang dimiliki ole organisasi “public”
serta pertanian kolektif.
F.
Akhir
USSR dan Federasi Rusia Baru
Negara Uni Soviet yang dibentuk oleh peraturan komunis
mulai berdiri sejak revolusi Oktober tahun 1917 (atau tepatnya 30 Desember
1922) dan berakhir pada desember 1991. 10 dari 15 pemimpin republik
menandatangani sebuah deklarasi yang merekomendasikan bahwa pemerintah pusat
akan ditangguhkan sampai ditandatanganinya sebuah konstitusi baru. Deklarasi
ini disampaikan pada sesi pembuka parlemen Soviet penuh, yang secara efektif
menyatakan berakhirnya negara USSR. Negara soviet yang telah didirikan pada 30
Desember 1922 sirna sebelum hari jadinya yang ke 70. Pada 1922 Republialik
Sosialis Federatif Soviet Russia (RSFSR) mengubah namanya menjadi “Federasi
Rusia”
Perjanjian
yang menciptakan persemakmuran dimulai dengan pembukaan yang isinya tentang
tujuan-tujuan pembangunan negara-negara demokratik yang diatur oleh hukum yang
berdasarkan pada sikap saling mengakui dan menghormati kedaulatan. Ke 11 negara
tersebut kemudian menyatakan kerja sama
antar semua anggota persemakmuran, Disini juga dinyatakan dengan “Reformasi pesemakmuran
negara-negara yang idependen maka negara kesatuan Republik Sosialis Soviet telah ditiadakan”.
Republik-republik
yang belum bergabung dengan persemakmuran adalah Estonia, Latvi, Lithuania, dan
Georgia. Negara-negara tersebut memang memiliki beberapa atribut persemakmuran
Inggris dan masyarakat Eropa tetapi tidak sama dengan keduanya. Ia lebih mirip
denagn sebuah federasi dari sejumlah negara, diamana setiap negara tetap
meiliki independesinya.
G.
Hukum
Rusia – Kembali ke Civil Law atau Sistem Hibrid?
Selama era Uni Soviet hukum perdata RSFSR tahun 1922
berasal dari hukum perdata jerman. Sebelum revolusi tersebut, Rusia sebetulnya
adalah sebuah negara Civil Law. Oleh karena itu gaya pembentukan hukum di USSR adalah melalui
undang-undang dan legislasi. Hukum-hukum yang telah dikeluarkan semasa rezim
Soviet dahulu, yang dengan demikian merupakan hukum semua anggota perserikatan,
dan dapat diaplikasikan pada semua republik, pada hukum republik dan legislasi
daerah.
Pengadilan di gunakan sebagai alat untuk mendorong
dan melaksanakan kebijakan Negara dan pemerintah. Semua ini seharusnya berubah
di dalam hukum-hukum baru dari sebuah federasi baru.
H.
Reformasi
Federasi Rusia
a.
Reformasi Kehakiman: Menteri
Peradilan Rusia pada tanggal 25 Desember 1991, menyatakan bahwa reformasi
yudisial telah dimulai di Rusia dan bahwa “jaminan-jaminan yang dapat
diandalkan-secara yuridis dan konstitusional” dan penghapusan dan penganggaran
kekuasaan yudisial di Rusia harus diperkenalkan.
b.
Institusi Juri: pengenalan ini secara
tahap demi tahap, dimana dengan cara ini keputusan tentang apakah seseorang bersalah atau
tidak, akan diputuskan oleh publik, tetapi hanya berkenaan dengan masalah bersalah
atau tidak bersalah, bukan ukuran hukumnya, yang akan menjadi tugas mereka.
c.
Sebuah hukum baru tentang
permohonan perlindungan telah diperkenalkan.
d.
Sebuah hukum pidana telah
diperkenalkan. Dibaca untuk pertama kalinya pada tahun 1992. Prioritas akan di
berikan bagi perlindungan terhadap hak-hak individual. Pasal yang berhubungan
dengan hukuman atas kejahatan perusahaan swasta telah dianulir (dicabut). Tidak
ada lagi hukuman bagi kerabat seorang pelaku tindak pidana yang tidak
melaporkan kejahatan tersebut. Berkurangnya daftar kejahatan yang dihukum
dengan hukuman mati telah berkurang yang awalnya dari 27 menjadi 3, kaum perempuan dan anak-anak yang belum
dewasa tidak termasuk di dalamnya. Periode maksimum hukuman penjara mungkin
akan tetap 15 tahun.
I.
Pengadilan
dan Persidangan Rusia: Rusia baru yang sedang beraksi?
Beberapa perubahan telah terjadi pada
pengadilan-pengadilan Rusia di Federasi Rusia. Misalnya, ada beberapa corak pengadilan Arbitrazh
yang berbeda dari pengadilan Gosrbitrazh
sebelumnya. pengadilan Arbitrazh adalah
tribunal yang disponsori oleh negara yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan
perselisiahan ekonomi. Secara institusional ia tetap berbeda dari
pengadilan dengan yurisdiksi umum dan dari pengadilan konstitusional. Ini tentunya
mirip dengan institusi-institusi yang ada di Jerman dan Perancis. Tetapi
terdapat inovasi di Rusia misalnya:
1)
Biaya yang lebih rendah untuk
pengarsipan perkara;
2)
Para pihak sekarang harus
menanggung beban untuk mengumpulkan dan menyajikan bukti;
3)
Pemeriksaan perkara oleh hakim
tunggal;
4)
Mengharuskan agar opini
yudisial mengikutsertakan penalaran terhadap keputusan tersebut;
5)
Mendorong segera terciptanya
keputusan;
6)
Memperbaharui prosedur
banding. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah pemohon sekarang
punya beban untuk membuktikan perkara mereke kepengadilan. Oleh sebab itu bagi
pengadilan yang menangani perselisihan ekonomi, hakimnya harus memutuskan
perkara berdasarkan bukti yang disampaikan oleh para pihak. Pengadilan juga punya
hak memutuskan jika diingikan pemohon, jika terdakwa gagal manampilkan bukti
yang mendukung klaim mereka.
Inovasi lainnya adalah bahwa opini-opini
yudisial atau keputusan-keputusan tertulis harus didukung syarat-syarat
tertentu untuk dikatakan valid: terdiri atas bagian pendahuluan,
deskriptif, penjelasan dan determinative. Oleh karena itu para hakim dituntut
menjelaskan dasar keputusan mereka.
Institusi Rusia baru yang dikenal sebagai pengadilan
kasasi, sekarang ada 10 buah. Pihak penuntut bisa mengajukan banding bahkan
setelah seuah perkara ditinjau oleh pengadilan banding. Masing-masing pengadilan memeriksa banding dari wilayah geografis
tertentu, yang agak mirip dengan Federal
Circuit Court (pengadilan federal yang berpindah-pindah) di Amerika. Para
hakimnya berasal dari para praktisi hukum dan sebagian lagi dari kalangan
akademis sehingga tidak diseleksi dari pengadilan arbitrazh. Fungsi dari pengadilan kasasi bukan untuk
mempertimbangkan sebuah perkara berdasarkan kepatutannya, melainkan untuk meninjau
perkara untuk menemukan legal errornya
(kesalahan hukum). Namun hanya berhubungan dengan kesalahan yang mungkin
telah dilakukan dalm mengaplikasikan hukum substantif atau prosedural yang akan
menyebabkan keputusan yang tidak benar pada persidangan atau pengadilan
banding. Setiap keputusan untuk mengubah sebuah keputusan sebelumnya bisa
didasarkan pada pelanggaran terhadap hukum substantif atau prosedural.
Banding masih disebut “Protest”, seperti
masa Soviet dahulu, dan peraturan bagi banding tidak pernah berubah. Hanya ada
2 (dua) tempat resmi yang punya hak untuk mengeluarkan “protest” yakni
pengadilan Arbitrazh yang lebih
tinggi dan para deputinya, serta “Prokurator” umum dan para deputinya.
J.
Observasi
OCJ Terhadap Persidangan Rusia
Dalam bidang internasional, organisasi peradilan
telah melaporkan tentang sebuah kunjungan ke Moskow yang dilakukan oleh petugas
hukumnya untuk berpartisispasi dalam observasi terhadap sebuah persidangan di
Rusia. Pada oktober 1997 sebuah delegasi International
Commission of Jurist (ICJ) untuk mengamati persidangan seorang Mahasiswa
perempuan Nigeria yang telah ditahan selama 21 bulan atas tuduhan terlibat
dalam kasus narkoba. Delegasi ini terdiri atas tiga orang masing-masing berasal
dari Swedia, Polandia dan Inggris. Kasus ini mengilustrasikan masalah yang
dihadapi Rusia seiring dengan upayanya untuk mensejajarkan langkah dengan
kewajiban dewan Eropa-nya. Rusia menjadi salah satu anggota dewan Eropa pada
Februari 1996, setelah ia memperkenalkan langkah-langkah “proteksi domestik”.
Termasuk untuk menciptakan sebuah pengadilan konstitusional dan hukum tentang
Hak Asasi Manusia.
Penundaan persidangan memperjelas berbagai masalah
dalam proses hukum yakni
1)
Tak ada penerjemah yang hadir pada saat
penangkapan terdakwa, faktanya terdakwa hanya bisa berbahasa inggris dan bahasa
Rusianya sangat minim.
2)
Hakim tidak bisa menggunakan
kekuasaannya untuk memaksakan kehadiran para saksi, termasuk saksi dari pihak
polisi, dengan cara memberikan perintah panggilan, sehingga persidangan terus
tertunda sampai beberapa kali karena ketidakhadiran para saksi itu.
3)
Masalah lainnya adalah ketiadaan
akomodasi. Sepanjang penahanannya terdakwa harus berbagi sel tahanan bersama 54
narapidana lainnya.
Ini sungguh merupakan potret dari sebuah persidangan
yang diamati oleh sebuah organisasi Internasional. Kasus ini juga melahirkan/
memunculkan dugaan kejahatan narkoba tanpa bukti, yang masih menjadi masalah
besar di dalam situasi Rusia yang labil dan tidak seharusnya dianggap sebagai
sebuah representasi. Tetapi jelas layak untuk dicatat.
K.
Konstitusi
Federasi Rusia Baru
Parlemen Federasi Rusia telah membahas rancangan
konstitusi barunya, dan pada akhirnya mulai diberlakukan pada 12 Desember 1993
hari pemilihan umum (referendum) diseluruh wilayah negara. Ekstraksi dari versi
konstitusi terakhir pada Desember 1993 telah dihasilkan disini. Beberapa pokok
penting yang bisa dicatat adalah:
Awal pembukaannya; pasal satu secara tegas
menyatakan ‘federasi Rusia….akan menjadi sebuah Negara yang berdasarkan hukum
Federatif demokratik dengan bentuk pemerintahan republik:
· Didalam
pasal 2 bab I mengatakan bahwa manusia dan HAM serata kebebasan akan menjadi
nilai yang tertinggi.
· Pasal 3 ayat 1 mengatakan bahwa rakyat
federasi Rusia yang multi etnik akan
menjadi pengemban kedaulatan dan satu-satunya sumber otoritas di federasi rusia
Pasal 3 ayat 2 mengatakan bahwa
rakyat akan menjalankan kekuasaan secara
langsung dan tidak melalui otoritas lembaga negara tetapi melalui lembaga
pemerintah daerah yang berdiri sendiri
· Pasal
4. Bersipat bebas dan dilaksanakn secara universal, setara dan hak pilih
langsung melalui pemumutan suara.
Pasal 4 ayat 2 menetapkan bahwa
konstitusi federasi rusia dan hukum-hukum federal akan memiliki prioritas
diseluruh wilayah federasi rusia.
· Pasal
10, bahwa kekuasaan negara difederasi rusia akan dijalankan berdasarkan
pemisahan menjadi cabang-cabang legislatif, eksekutif dan yudikatif yang
bersifat independen
· Pasal
17, bahwa didalam federasi Rusia hak-hak asasi manusia dan hak-hak sipil serta
kebebasan akan diakui dan dijamin berdasarkan prinsip yang diakui secara
universal, ini senada dengan gaya prinsip demokratik barat.
· Dalam
bab II konstitusi yang bertanjuk kebebasan
· Dalam
bab kedua kostitusi yang bertajuk, kebebasan dan hak-hak spil dan hak asasi
manusia ada penyebutan secara satu persatu hak dasar, kebebasan dan kewajiban.
Pasal 19, bahwa semua setara dihadapan hukum dan pengadilan, serta negara akan
menjamin kesetaraan serta kebebsan hak-hak sipil dan hak asasi manusia tampa
memandang jenis kelamin ras, kebagsaan, bahasa, asal usul status resmi atau hak
kepemilikan, tempat tingal, sikap terhadap agama dan sebagainya.
· Pasal
37, laranan kerja paksa
· Pasal
123, proses persidanagan disemua pengadilan dapat dilakukan secara terbuka.
Pemeriksaan in camera (tertutup) diperbolehkan dalam kasus-kasus yang didukung
oleh hukum federal.
· Bab
7, berhubungan dengan kekuasaan yudikatif diamana dalam pasal 118 menjelaskan
bahwa kekuasaan yudikatif hanya dapat dikelolah oleh pengadilan hukum saja, yan
dibentuk melalui konstitusi federasi rusia dan konstitusional federal.
· Pasal
56, bahwa restriksi terhadap hak dan kebebasan indifidual dengan indikasi dan
ruang lingkup dan batas waktu pelaksanaanya dilakukan dalam satu periode.
L.
Reformasi
Belarusia
Pada tanggal 23
April 1992, parlemen bela Rusia mengakui adanya kebutuhan untuk
mengimplementasikan sebuah reformasi hukum sebagai salah satu kondisi untuk
membangun sebuah peraturan hukum negara. Tujuan utama dari reformasi adalah
penciptaan sebuah sistem hukum yang dapat memastikan pemungsian peraturan hukum
negara, penegasan terhadap terciptanya sebuah kehakiman yang idependen sebagai
penjamin utama baik hak-hak dan kebebasan
umum (warga negara) implementasi dalam legislasi prinsip-prinsip demokratik
dari organisasi dan kegiatan lembaga penegak hukum yang sesuai dengan
norma-norma hukum internasional yang di akui secara umum.
Reformasi
hukum di belarusia akan diimplementasikan dalam tiga tahap :
a)
Perubahan-perubahan akan
dilakukan terhadap legislasi yang berhubungan dengan pengadopsian hukum pada
pengadilan konstitusional, kantor kejaksaan, pengacara, layanan notaris dan
layanan keamanan nasional.
b)
Langkah-langkah organisasional
akan diimplementasikan untuk menciptakan unsur-unsur dasar bagi sistem
kelembagaan kehakiman yang bar, seperti juri, komite penyelidikan dan
pengadilan banding.
c)
Tujuan akhir dari reformasi
hukum akan diimplementasikan untuk menciptakan unsur-unsur dasar bagi sistem
lembaga kehakiman baru yang melakukan tugasnya berdasarkan legislasi yang baru.
M.
Menuju
Sebuah Negara Demokratik Sosial Rusia ?
Semua
prasayarat bagi sebuah negara demokratik sepertinya sudah ada kebebasan sipil, pemisahan kekuasaan,
kehakiman yang independen, kebebasan yang di jamin, kebebasan media, hak untuk
memutuskan apakah ingin ikut dalam sebuah perserikatan dagang atau tidak (pasal
30 konstitusi federasi Rusia),
Federasi
baru dan negara-negara yang baru dinyatakan merdeka terlrpas dari, masadepan
republik-republik baru, jauh dari pasti. Konflik-konflik lama banyak yang belum
terselesaikan, masalah ekonomi terus meluas, kekurangan kebutuhan dasar masih
terus berlangsung, produktivitas masih tetap rendah dan berbagai permasalahan
baru terus bermunculan. Metode privatisasi yang saat ini adalah sistem
pemberian kupon kepada setiap warga negara Rusia agar dapat memecah
perusahaan-perusahaan negara yang lama menjadi sejumlah unit yang dimiliki
secara demokratis, namun sistem ini tidak berjalan di negara-negara kapitalis.
Presiden
Yelestin juga telah memperluas kekuasaan khusus yang telah diberikan parlemen
kepadanya, sehingga yelestin punya hak untuk mengangkat dan memberhentikan para
menteri sekehendak hatinya, menunda pemilu, berlangsung pada akhir tahun 1992.
Memang belum jelas seperti apakah bentuk pemisahan tanggung jawab antara
parlemen dan presiden, namun daripada membentuk sebuah sistem institusi
demokratik, Yelestin lebih memilih untuk memerintah dengan mengeluarkan dekrit.
Oleh
sebab itu tidak ada angkuntabilitas yang sesuguhnya didalam federasi rusia
Seperti sesuatu yang akuivalen dengan sistem konferensi pers reguler
presidensial pada sistem amirika. Pada tahun 1998 peresiden yelestin secara
dramatis membubarkan seluruh pemerintahanya dua kali dalam enam bulan, dan pada
tahun 1998 juga Yelstin mulai menarik karena sakit dan semakin jarang menamoakan diri di depan
publik.
Krisis
ekonomi si rusia semakin dalam, pemerintah rusia dan perusahaan-perusahaan
swasta bersama-sama menangung hutang luar negeri sebesar U$$194 juta kepada beberapa pemerinah
dan bank-bank luar negeri. Mengigat berbagai masalah multi-seginya transformasi
keseluruhan dari lansekap ekonomi dan politis Rusia benar-benar sangat
dibutuhkan; sebuah transformasi yang melibatkan segenap hati dan pikiran
masyarakat, dengan kepemimpinan yang kuat dan positif, sehingga
kebiasaan-kebiasaan ekonomi masyarakatnya yang sudah tertanam dapat digantikan
dengan sebuah semangat wirausaha.
N.
Beberapa
Perkembangan Terakhir Lainya
Kekahwatiran
yang terjadi dimana-mana serta ketidakpuasan
karena pengurangan jumlah tentara Rusia menjadi faktor-faktor yang
mempertahankan awal potensi kudeta dan kudeta internal tak pernah berkurang. Perang yang terjadi dinegara-negara balkan
yang melibatkan serbia dan kosovo dengan
beberapa negara anggota NATO (24 maret – 13 juni 1999 ) menunjukan bahwa rusia masi
cenderung mendukung sekutu lamanya seperti pemimpin Serbia Milosevic, sampai
tekanan internasional di jatuhkan terhadapnya, tekanan tersebut akhirnya
membawa kerjasama dengan NATO setelah Milesovic bersedia menarik pasukanya dari Kosovo, setelah 72 hari serangan bom
yang dilakukan NATO, untuk menghentikan kekejaman serangan bersenjata terhadap
ribuan warga etnik albania yang dibasmi
ditempat asal mereka di yoguslavia. Pada
tahun 1999, presiden Yelstin memperingatkan NATO menghentikan serangan bom
mereka, yang akan memicu perang dunia. Hubungan yang sulit antara rusia dan
barat ditunjukkan secara grafis dalam konflik belakangan ini. Meski pada
akhirnya Rusia bersedia bekerja sama denagn barat untuk menghadirkan Milosevic
didalam sebuah rencana perdamaian internasional.
Dalam
bidang pengembangan sistem-sistem hukum terlihat adanya usaha dari para
pemimpin Rusia, sejak akhir tahun 1980-an sampai tahun 1990-an untuk mencapai
suatu bentuk demokrasi sosial, dan mungkin akan dibentuk didalam sebuah keranka civil
law.
Apabila
hukum federasi Rusia baru dan republik-republik bukan anggota terdiri atas
sebuah kombinasi civil law (yang
didasarkan pada hukum romawi atau versi cotinental yang lebih baru) serta
sebuah pemerintah kuasi-militer, yang dalam hal tertentu mirip dengan sebuah
junta di amerika selatan atau suatu bentuk kediktatoran yang bijak. Atau bahkan
sebuah versi demokrasi sosial yang sama sekali baru tidak menjadi persoalan.
Yang menjadi persoalan adalah apakah rakyat rusia, khususnya akan diperbolehkan untuk hidup didalam sebuah masyarakat yang
stabil yang mampu menyediakan keluarga pada umumnya dengan standar kehidupan
minimum, penegakan hukum, dan persediaan kebutuhan dasar. Dalam kata-kata
konstitusi Rusia, rakyatnya mampu, memajukan hak-hak asasi manusia dan kebebasan,
dan mendorong kedamaian, keharmonisan sipil, menjaga kesatuan negara, yang
berkembang melalui sejarah, memastikan kesejahteraan dan kemakmuran serta mempertahankan kemapanan
pondasi demokrasi.
·
Michael
Bogdan
A. Latar Belakang Sejarah
Konsep “hukum sosialis” sulit didefinisikan. Istilah
“sosialisme” (sosialistis, sosialis, dll) memiliki ari berbeda bagi
masing-masing orang. Semua gerakan “sosialis” mempunyai karakteristik umum,
yaitu lebih mementingkan “kebaikan kolehtif” diatas kepentingan individu. Dalam
konteks yang lebih sempit, “sosialisme” diperuntukan bagi system yang sarana
produksi di dalamnya dimiliki oleh masyarakat (biasanya Negara) dan dikelola
melalui perencanaan pusat. Menganut definisi tersebut buku ini berkosentrasi pada
hukum sosialis di Eropa Timur.
Setelah rezim komunis di Eropa Timur runtuh, timbul
godaan untuk menyerahkan system hukum sosialis pada buku-buku teks sejarah
hukum. Namun, tidak dapat disingkirkan dengan begitu mudah, keluarga hukum
sosialis masih berlaku pada hampir separo populasi dunia. Ada Negara di luar
Eropa yang masih menganut system hukum sosialis, misalnya Kuba. Harus
dipertimbangkan pula semua Negara bekas Negara sosialis yang terpaksa hidup
dengan sisa-sisa hukum sosialis yang mulai menanggalkan system ekonomi
terencana, misalnya Vietnam dan Laos dan tidak dapat diabaikan bahwa sosialisme
yang dibarengi hukum sosialis pasti akan berkuasa kembali di Negara-negara
tertentu, walau hanya untuk sementara dan dalam kondisi yang sangat khusus,
misalnya di beberapa Negara yang dahulu pernah menjadi bagian dari Uni Soviet
dan kini telah menjadi Negara merdeka.
Fokus tertuju pada karakterristik-karakteristik umum
dan tanpa menyinggung perbedaan-perbedaan signifikan. Menurut sejarahnya, hukum
sosialis dianggap sebagai gejala tambahan. Pemicu awalnya ialah Revolusi Oktober
1917 di Rusia (walau ada upaya sosialisme yang berumur pendek terjadi pada 1871
selama yang disebut Komune Paris), akibatnya hukum sosialis dipandang sebagai
gejala yang masih sangat muda.
Negara soviet yang baru terbentuk dengan cepat
menghapuskan tatanan hukum prarevolusi sekaligus mengumumkan pemutusan hubungan
mutlak dengan semua tradisi hukum sebelumnya. Hukum Soviet disajikan sebagai
hukum yang benar-benar baru dan lebih bermutu, sama sekali berbeda dengan hukum
kapitalis borjuis.
B. Teori Hukum Marxis-Leninis
Ideologi hukum resmi Marxis-Leninis memegang control
tunggal disemua Negara sosialis Eropa Timur. Teori tersebut dibangun pada
sesuatu yang dinamakan materialisme historis (pemahaman materialistis akan
sejarah). Menurut ajaran itu, perkembangan dimasyarakat termasuk perkembangan
hukum ditentukan oleh tingkat perkembangan ekonomi masyarakat yang pada
gilirannya ditentukan oleh perkembangan sarana produksi terutama kemajuan
teknologi
Sosialis pada akhirnya dapat menggantikan
kapitalisme, bukan karena fakta sosialisme lebih bermoral daripada kapitalisme
tetapi lebih karena sosialisme lebih produktif. Marx, Engels dan Lenin sama
sekali tidak ragu sosialisme sebagai cara produksi lebih unggul daripada
kapitalisme. Namun, Marxisme-Leninisme tidak menganggap sosialisme sebagai
tahap akhir dalam perkembangan masyarakat, tahap akhir itu adalah tahap
komunisme, bila sarana produksi menjadi sangat maju sehingga segala sesuatu
diperoleh secara berlimpah dan akibatnya ekonomi uang serta mekanisme-mekanisme
pendistribusian dan penjatahan barang dan jasa lainnya tidak diperlukan lagi.
Masyarakat komunis juga dapatmengembangkan sifat mulianya dengan sukarela akan
bekerja demi kebaikan bersama tanpa menuntut imbalan. Tentu saja akan ada
aturan-aturan tentang intervensi yang diperlakukan disertai penggunaan
pemaksaan umum, misalnya menentang kekerasan terhadap jiwa, tetapi
aturan-aturan ini tidak punya “karakter hukum”.
Aturan-aturan hukum didefinisikan sebagai pernyataan
kehendak kelas penguasa yang didukung oleh Negara. Negara alat milik kelas
penguasa, sehingga kelas penguasa akan dapat melindungi kepentingan kelasnya.
Selama masa awal sejarah umat manusia ketika tidak ada pembagian-pembagian
kelas, hukum atau Negara tidak mungkin ada, tidak menyangkal bahwa saat itu
sudah ada peraturan, namun menolak menyebutnya hukum. Dari perpektif kelas
Marxis-Leninis, Negara dan hukum adalah fenomena sementara yang ada hanya untuk
masa relative singkat.
Karakteristik penting lainnya, Negara maupun hukum
sebagai alat kediktatoran kelas. Lenin berpendapat Negara sosialis adalah
kediktatoran proletar, dimaksudkan sebagai pemerintahan yang dilandasi oleh
terror dan dicirikan dengan tiadanya hak-hak kebebasan individu, Masih pendapat
Lenin, setiap Negara termasuk yang paling demokratis adalah kediktatoran kelas.
Ringkasnya, Marxisme-Leninisme menganggap hukum sebagai superstruktur yang
ditentukan oleh sarana produksi.
C. Dampak Kegagalan Ekonomi Terencana
terhadap Sistem Hukum
Prediksi dan
ekspektasi terkait perkembangan ekonomi teryata tidak terbukti. Dalam model
ekonomi terencana tradisional murni tipe Eropa Timur, target produksi dan
konsumsi ditentukan dengan aturan atau keputusan administratif, berbeda dengan
ekonomi pasar yang tergolong tak teratur dan kacau-balau. Dalam situasi ideal,
perusahaan industri tidak perlu merisaukan perolehan bahan mentah atau pasar
untuk produk-produknya, sebab semua sudah ditetapkan di dalam rencana. Keadaan
ini membuat perusahaan tidak banyak berperan, sebab kerugian perusahaan akan
ditutup oleh Negara dan perusahaan wajib menyerahkan hampir semua surplus
kepada Negara.
Pembayaran ganti rugi atas
pelanggaran kontrak misalnya, ibarat mengambil uang dari satu kantong dan
memasukannya ke kantong yang lain yang sama-sama milik Negara yang sama. Memperhatikan
hal ini, sengketa-sengketa mayoritas Negara sosialis dianggap tidak perlu
ditangani dengan tipe jaminan procedural yang sama seperti yang biasa
diterapkan pada proses hukum pengadilan. Sebagai gantinya sengketa-sengketa ini
ditangani dalam pengadilan administatif khusus dengan prosedur yang singkat
(system arbitrazh).
Ada bermacam-macam opini perihal ekonomi terencana
yang ideal yang tidak berfungsi dalam praktik. Tidak ada keluwesan, system
perencanaan itu menghalangi para pengelola perusahaan dalam memenuhi
target-target yang ditetapkan, sebab hasil yang terlalu bagus akan menyebabkan
target akan ditingkatkan lagi, maka terjadi kecenderungan menyembunyikan
kapasitas produksi perusahaan yang sesungguhnya. Selain itu, menciptakan efek
yang tidak diinginkan, misalnya perusahaan logam lembaran dalam berat maka
perusahaan memproduksi logam setebal mungkin, perusahaan merasa tidak wajib
menanggung sendiri kerugiannya malah terbiasa dilindungi dan tidak merasakan
motivasi untuk melakukan rasionalisasi.
Lenin menyadari kelemahan ini, awal 1921 mencetuskan
NEP (New Economic Policy). Namun,
setelah Lenin tiada NEP dihapuskan oleh Stalin. Kegagalan ekonomi tersencana
mempengaruhi sesitem hukum sosialis dihampir semua bidang. Bahkan hukum
konstitusional dan hukum kriminal.
Karakteristik represif tipikal system hukum sosialis
misalnya ditujukan larangan meninggalkan Negara, serta hukuman-hukuman keras
(termasuk hukuman mati) untuk kejahatan politik tidak akan diperlukan bila
ekspektasi rezim akan keberhasilan ekonomi terealisasi. Kepercayaan pada
keunggulan sosalisme nyaris menjadi keyakinan religious, ketika terbukti tidak
berfungsi mulai mencari alasan, mencetuskan penghianat dan kambing hitam. Rezim
komunis mendapati bahwa membatasi hak dan kebebasan warganegara dengan berbagai
cara adalah wajar. Gagasannya bahwa ketika ekonomi sosialis berhasil
menyediakan standar hidup yang lebih tinggi maka badan sensor tidak diperlukan
lagi. Akibatnya karakter represif system hukum sosialis menemukan dasar
berpijak pada system ekonomi terencana, merupakan penegasan hipotesis marxis,
hukum dibangun dengan berdasarkan dan mencerminkan fondasi ekonomi masyarakat.
D. Restorasi Ekonomi Pasar
Berdasarkan perspektif hukum, transisi dari ekonomi
terencana ke ekonomi pasar merupakan pekerjaan yang amat sangat besar. Proses
yang jauh lebih rumit dan memakan waktu yang lama dengan hukum dan para
pengacara berperan penting di dalamnya. Hukum hanya dapat menciptakan kondisi
yang menguntungkan bagi ekonomi pasar namun tidak menciptakan ekonomi pasar
benar-benar berfungsi.
Pembaharuan ekonomi pasar ppada akhir 1980an dan
awal 1990an dipermudah fakta semua Negara sosialis memiliki system hukum yang
pada prinsipnya terdiri dari hukum tertulis, mirip dengan hukum Eropa
Kontinental. Memasukan pembaruan radikal lewat Undang-Undang dan regulasi akan
jauh lebih mudah dan cepat daripada mengandalkan presenden-presenden
pengadilan. Di lain pihak, selama periode sosialis kebudayaan hukum dan
kepercayaan pada system hukum mengalami kerugian besar kalau telah diberikan
prinsip legalitas sosialis. Sikap meremehkan hukum didukung dengan argumen
pseudo-Marxis, bahwa aturan hukum tidak penting di bawah sosialisme sebab bagaimanapun
pasti segera lenyap dengan tercapainya komunisme. Dibutuhkan waktu dan
kesebaran luar biasa untuk membuat rakyat terbiasa dengan fakta bahwa hidup di
negara yang berfungsi di bawah the rule
of law, kepercayaan pada aturan main yang ditetapkan di bawah hukum
merupakan salah satu prasyarat terpenting bagi perkembangan positif menuju
tercapainya ekonomi pasar. Dalam ekonomi terencana tradisonal, tidak ada
kebutuhan maupun tempat bagi aturan hukum yang berhubungan dengan berbagai
bentuk perusahaan, praktik bisnis terbatas, dll. Aturan hukum khusus yang
menjadi kendala langsung bagi perkembangan ekonomi pasar harus segera
dihapuskan, seperti seluruh sanksi-sanksi hukum terhadap spekulasi yang dalam
ekonomi pasar dianggap sebagai kegiatan bisnis yang sah.
Walau sifatnya hanya sementara, selama transisi dari
ekonomi terencana ke ekonomi pasar ialah regulasi hukum untuk proses
privatisasi atau swastanisasi yang membuat perusahaan milik Negara dialihkan
kepemilikan swasta, misalnya lewat kupon yang biasa digunakan warga untuk
membeli saham di perusahaan-perusahaan atau dana bersama sesuai pilihannya.
Dari metode pembandingan pembaruan hukum radikal ke arah ekonomi pasar tidak
mungkin terjadi tanpa meniru model asing.
E. Persebaran Geografis Hukum Sosialis
Tanah air hukum sosialis tentu saja Rusia Soviet,
kemudian Uni Soviet, yang beberapa tahun pertama menjadi satu-satunya Negara
sosialis dunia. Negara pertama yang mengadopsinya adalah Mongolia, kemudian
Negara-negara Eropa Timur (Jerman Timur, Polandia, cekoslavakia, Hongaria,
Rumania, Bulgaria) dan sejumlah Negara non Eropa ( Cina, Korea Utara dan bagian
utara Vietnam)
Hampir semua sistem hukum sosialis dibangun di atas
tradisi hukum Eropa Kontinental, sehingga sesudah sosialisme jatuh, maka ada
beberapa negara yang mengembalikan sistem hukum yang dianut kepada sistem hukum
Eropa Kontinental. Namun, di beberapa negara sosialis, ada negara yang
mengkombinasikan sistem hukum yang dianut denngan tradisi lain, sehingga
memberikan karakteristik istimewa pada sistem hukum yang mereka anut.
Hukum
Cina
A. Konfusianisme
Untuk memahami sikap bangsa Cina terhadap hukum dan
perkembangan-perkembangannya di negeri itu, perlu kembali ke pemikir besar
Konfusius (551-479 SM) di masa lebih dari dua ribu tahun yang lampau, keyakinan
moral dan etika Konfusianisme di Cina telah mencapai tingkatan yang hampir
menyamai agama Negara dan pengaruhnya secara umum kepada populasi sangat kuat.
Hanya sedikit saja yang dipengaruhi cara berpikir lain (Buddhisme). Salah satu
landasan “harmoni kosmis” artinya alam semesta yang seimbang, damai dan tertata
secara harmonis.
Intinya, individu diatur dengan sarana aturan moral
(li), bukan dengan aturan hukum yang
diberlakukan oleh otoritas Negara (fa).
Menurut Konfusius, hakim dan undang-undang adalah kejahatan yang diperlukan
untuk menghukum penjahat, tetapi tidak diperlukan untuk mengatur urusan
diantara orang-orang jujur. Artinya, hukum kriminal itu perlu tetapi hukum
privat tidak. Harmoni lebih penting daripada daripada kemenangan bagi pihak yang
“berhak”. Individu yang menolak mendukung penyelesaian damai dianggap bukan
orang baik. Khususnya bagi pihak yang memperburuk konflik dengan pergi ke
pengadilan.
Konon orang Cina mengasosiasikan hukum dan proses
hukum di pengadilan dengan peristiwa aib seperti tuntutan hukum atas kejahatan
dan hukuman penjara; mereka sulit memahami bahwa di Barat Justitia dimuliakan nyaris bagaikan dewi. Sekitar 250 tahun sesudah
Konfusius, sesungguhnya Cina telah dikuasai sesuatu yang dinamakan aliran
legalistis. Namun, hanya sesaat saja dan lenyap seiring pergantian dinasti pada
202 SM.
B. Aspek-aspek Utama dalam
Perkembangan Hukum
Tatanan masyarakat Konfusius berfungsi sangat baik,
akibatnya tidak pernah dikembangkan hukum privat yang sesuai dengan pengertian
hukum barat. Pasca kejatuhan Kaisar terakhir pada 1911, system tersebut tidak
lagi memadai. Pemerintah Kuomintang memperkenalkan sejumlah kodifikasi besar
yang meniru model Eropa Kontinental, banyak pengacara Cina belajar di Jerman
dan Prancis.
Berdirinya Republik Rakyat Cina pada 1949,
kitab-kitab undang undang Kuomintang dihapuskan. Kekosongan hukum tidak
dianggap sebagai masalah besar. Aturan perilaku hukum perusahaandialihkan ke
tangan Negara sambil menanti legislasi baru yang direncanakan dengan meniru
model Soviet. Berangsur-angsur beberapa undang-undang ditetapkan misalnya
undang-undang tentang hukum keluarga. Kementerian Kehakiman dihapuskan pada
1959, banyak siswa hukum bersama gurunya dikirim ke pedalaman untuk menggarap
tanah pertanian milik kolektif. Riset dan pekerjaan untuk membuat legislasi
dihentikan. Sangat berbeda dengan perkembangan di Uni Soviet dan Negara-negara
sosialis Eropa timur, tempat legislasi baru berjalan lancer setidaknya secara
formal diikendalikan dengan hukum.
Kemunduran drastis lainnya terjadi revolusi
kebudayaan (1966-1976) ketiadaan hukum (lawlessness)
bersama khaos merajalela. Aturan hukum diganti dengan suasana politik yang
tergantung pada penafsiran ucapan Mao Zedong. Eksekusi langsung terhadap tokoh-tokoh
yang dianggap lawan politik lumrah terjadi. Situasi saat itu dianggap sangat
wajar oleh rakyat yang telah terbuasa diperintah dengan prinsip-prinsip non
hukum dan berpendapat cita-cita politik komunisme merupakan pengganti yang
layak bagi etika Konfusius. Menurut klasifikasi Mao, konfllik hukum privat
dikategorikan “konflik diantara rakyat” dan arena itu tidak memerlukan regulasi
hukum.
Kepemimpinan Cina yang berkuasa sesudah revolusi
kebudayaan memutuskan untuk membarui Cina menjadi Negara industri modern.
Kepemimpinan tersebut menyadari bahwa pembaruan kehidupan ekonomi kearah
industri modern tidak mungkin terjadi tanpa berfungsinya system hukum, namun
menegakan kembali system hukum merupakan tugas yang sangat berat. Proses
legislative dimulai kembali dari nol. Fakultas-fakultas hukum baru dibuka pada
akhirb 1970an itu ialah tidak adanya hukum untuk diajarkan. Kementerian
Kehakiman dibentuk kembali pada 1979. Kodifikasi terpenting Hukum Sipil tahun
1986, mulai berlaku 1 Januari 1987 dengan judul resmi terjemahan dalam bahasa
Inggris “General Principles of Civil Law
of the People’s Republic of China.”
C. Pendidikan Hukum dan Profesi Hukum
Selama hampir dua dasawarsa lebih setelah tahun
1957, tidak ada pendidikan hukum yang diselenggarakan oleh Universitas di Cina.
Disana, Fakultas Hukum baru ada atau dibuka pada penghujung tahun 1970-an
dengan gelar sarjana hukum yang pertama kali diberikan pada tahun 1982.
Sehingga, hal tersebut berimplikasi kepada minimnya kehadiran pengacara baru
yang ada disana. Apalagi, hal tersebut diperparah dengan hilangnya semangat
kerja dari pengacara-pengacara senior yang memang sudah sedikit jumlahnya.
Sebagai langkah antisipatif untuk menanggulangi
minimnya kehadiran pengacara yang ada di sana, kekurangan tersebut ditutupi
dengan banyaknya pekerjaan hukum yang dilaksanakan oleh “Pengacara Keliling”
yang seringkali merupakan perwira tentara yang baru dibebastugaskan. Pandangan
yang selama ini telah melekat, pendidikan hukum dipandang bukan menjadi hal
yang penting, dan bisa diganti dengan kualifikasi lain. Bahkan, para hakim dan
penuntut umum yang ada disana pun, tidak memiliki gelar Sarjana Hukum.
Di Cina, dengan jumlah penduduk milyaran orang,
terdapat kira-kira 12.000 pengacara berizin pada tahun 1983, dan selanjutnya bertambah
menjadi 66.700. Jumlah ini dapat dikatakan sedikit, jika dibandingkan dengan
populasi penduduk yang ada disana. Para pengacara disana, tidak berada atau
bekerja di bawah kantor-kantor milik pribadi, namun mereka menginduk atau
bergabung di bawah kantor hukum milik Negara atau koperasi, atau ada juga
puluhan ribu biro penasihat hukum yang ada di pedesaan, tempat bagi pengacara
kelililing yang berpendidikan hukum formal minimalis dengan pekerjaan membantu
masyarakat untuk persoalan-persoalan hukum yang sederhana.
D. Persebaran Geografis Hukum Cina
Secara tradisi, peran yang dimiliki Cina bagi timur
jauh dapat dikatakan sama seperti peran kekaisaran Roma bagi Eropa, dimana
tradisi yang dimiliki oleh Cina, dijadikan sebagai sumber ilham abadi dalam hal
kebudayaan. Agama, filsafat dan ilmu pengetahuan. Namun, yang menjadi
persoalan, meskipun pengaruh tersebut potensial (tradisi), akan tetapi hukum
cina belum bisa disebarluaskan ke luar negeri dalam jumlah besar. Point pertama
yang diperbincangkan, ketika memulai pembicaraan tentang pengaruh hukum cina
adalah negara-negara lain dalam konteks lebih luas yang dianggap sebagai bangsa
cina juga. Sebagai contohnya adalah, Taiwan, Hongkong, dan Singapura.
Negara-negara tersebut merujuk kepada Negara yang mayoritas populasi dikuasai
oleh etnis cina yang berakar kuat pada kebudayaan cina.
Jika dilihat dari sudut pandang hukum komparatif,
yang menarik untuk dipelajari adalah sejauh mana system-sistem hukum di
Negara-negara ini, yang bentuk luarnya diambil dari berbagai system hukum
eropa, akan tetapi memiliki kesamaan dalam menjalankan aktivitas keseharian
dalam menjalani kehidupan hukum. Aturan hukum yang berlaku secara formal, tidak
sampai pada tahapan konfusianisme, karena peranan aturan tersebut dalam kehidupan,
berada dalam kehidupan rakyat yang lebih rendah. Hal itu dikarenakan, tekanan
sosial untuk menyelesaikan sebagian besar sengketa dilakukan dengan cara-cara
kekeluargaan dan penuh kompromi. Tekanan sosial yang dimainkan oleh konsep
tradisional keluarga besar, karena seluruh keluarga dianggap mempunyai tanggung
jawab moral atas perilaku anggota keluarganya.
Terdapat beberapa hal yang memberikan pengaruh
terhadap lemahnya pengaruh konfisuanisme, seperti pemaksaan secara tradisi
untuk tunduk pada pengaruh ideologi kuat dari Negara-negara barat.
Negara-negara timur jauh yang telah disebutkan dalam tulisan ini, dianggap
sebagai masyarakat pasar bebas yang telah terindustrialisasi, sehingga muncul
paksaan untuk mengikuti tradisi-tradisi yang sebenarnya bukan berasal dari
tradisi yang mereka anut. Selain itu, konfisuanisme memiliki batasan pada
mereka yang tinggal sedesa atau saling kenal dengan baik, namun proses
penyelesaian perkara yang dianut dalam paham tersebut, tidak berlaku di
kota-kota besar.
Meningkatnya perdagangan asing yang mengandalkan
hukum sebagai landasan utamanya, di beberapa kesempatan, juga tidak
mengesampingkan ajaran konfisuanisme. Hal itu dapat dicontohkan, sebelum
memulai kerjasama bisnis, terkadang ditandai dengan acara makan malam bersama
atau acara-acara informal lainnya. Hal itu bertujuan untuk membangun hubungan
emosional dibandingkan saran hukum formal.
Bahwa pengikut konfusianisme terhadap hukum, dalam
beberapa hal, masih bertahan di kalangan imigran cina dan anak keturunan mereka
di Barat, termasuk perkumpulan litigasi seperti di AS. Dalam hal ini, pengaruh
pengadilan nyaris tidak pernah menjadi tempat yang dipilih para pengusaha Cina
di Amerika Serikat untuk menyelesaikan sengketa bersama.
Poin-poin
yang terkait hukum pidana pada sistem hukum sosialis
1.
Pengadilan hanya sekedar menjalankan
kebijakan pemerintah atau kebijakan “partai komunis”. Mereka membangun
institusi/ kantor yang sangat hebat, yang dikenal sebagai “procurator” yang
memadukan peran jaksa penuntut, penyelidik, agensi banding, pengacara dan
petugas kesejahteraan.
2.
Para ilmuan hukum memainkan
peranan yang besar dalam menganalisis, mengembangkan dan mendiseminasikan
doktrin hukum. Mereka juga memainkan peranan yang signifikan dalam mendidik
semua anggota profesi hukum.
3.
Agensi-agensinya tidak
diperbolehkan untuk mengkritisi hukum-hukum Soviet; para penulis doctrinal
hanya boleh mengkritisi hukum jika itu adalah hukum-hukum yang sudah digunakan
dan bahkan kritisisme haruslah bersifat analisis ketimbang politisis dan jelas
tidak bersifat polemik. Pengadilan hanya sekedar menjalankan kebijakan
pemerintah atau kebijakan “partai komunis”. Mereka membangun institusi/ kantor
yang sangat hebat, yang dikenal sebagai “procurator” yang memadukan peran jaksa
penuntut, penyelidik, agensi banding, pengacara dan petugas kesejahteraan.
4.
Reformasi hukum di belarusia akan
diimplementasikan dalam tiga tahap :
a.
Perubahan-perubahan akan dilakukan
terhadap legislasi yang berhubungan dengan pengadopsian hukum pada pengadilan
konstitusional, kantor kejaksaan, pengacara, layanan notaris dan layanan
keamanan nasional.
b.
Langkah-langkah organisasional akan
diimplementasikan untuk menciptakan unsur-unsur dasar bagi sistem kelembagaan
kehakiman yang bar, seperti juri, komite penyelidikan dan pengadilan banding.
c.
Tujuan akhir dari reformasi hukum akan
diimplementasikan untuk menciptakan unsur-unsur dasar bagi sistem lembaga
kehakiman baru yang melakukan tugasnya berdasarkan legislasi yang baru.
5.
Banding masih disebut “Protest”, seperti
masa Soviet dahulu, dan peraturan bagi banding tidak pernah berubah. Hanya ada
2 (dua) tempat resmi yang punya hak untuk mengeluarkan “protest” yakni
pengadilan Arbitrazh yang lebih
tinggi dan para deputinya, serta “Prokurator” umum dan para deputinya.
Masing-masing pengadilan memeriksa banding dari wilayah geografis tertentu,
yang agak mirip dengan Federal Circuit
Court (pengadilan federal yang berpindah-pindah) di Amerika.
6.
Para hakimnya berasal dari para praktisi
hukum dan sebagian lagi dari kalangan akademis sehingga tidak diseleksi dari
pengadilan arbitrazh. Fungsi dari
pengadilan kasasi bukan untuk mempertimbangkan sebuah perkara berdasarkan
kepatutannya, melainkan meninjau perkara untuk menemukan legal errornya (kesalahan hukum).
7.
Reformasi Kehakiman, Institusi
Juri
8.
Corak pengadilan Arbitrazh yang berbeda dari pengadilan Gosrbitrazh sebelumnya. pengadilan Arbitrazh adalah tribunal yang disponsori oleh negara yang
bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisiahan ekonomi.
9.
Inovasi di Rusia misalnya:
a.
Biaya yang lebih rendah untuk
pengarsipan perkara;
b.
Para pihak sekarang harus menanggung
beban untuk mengumpulkan dan menyajikan bukti;
c.
Pemeriksaan perkara oleh hakim tunggal;
d.
Mengharuskan agar opini yudisial
mengikutsertakan penalaran terhadap keputusan tersebut;
e.
Mendorong segera terciptanya keputusan;
f.
Memperbaharui prosedur banding. Salah
satu perubahan yang paling signifikan adalh pemohon sekarang punya beban untuk
membuktikan perkara mereke kepengadilan. Oleh sebab itu bagi pengadilan yang
menangani perselisihan ekonomi, hakimnya harus memutuskan perkara berdasarkan
bukti yang disampaikan oleh para pihak. Pengadilan juga punya hak memutuskan
jika diingikan pemohon, jika terdakwa gagal manampilkan bukti yang mendukung
klaim mereka.
10. Negara
soviet yang baru mengumumkan pemutusan hubungan dengan semua tradisi hukum
sebelumnya. Hukum Soviet disajikan sebagai hukum yang benar-benar baru sama
sekali berbeda dengan hukum kapitalis borjuis.
11.
Aturan-aturan hukum didefinisikan
sebagai pernyataan kehendak kelas penguasa yang didukung Negara. Negara alat
milik kelas penguasa, sehingga kelas penguasa
dapat melindungi kepentingannya. Selama masa awal sejarah umat manusia
ketika tidak ada pembagian-pembagian kelas, hukum atau Negara tidak mungkin
ada, tidak menyangkal saat itu sudah ada peraturan, namun menolak menyebutnya
hukum.
12.
Hukum adalah fenomena sementara
13.
Memperhatikan sengketa-sengketa
mayoritas Negara sosialis dianggap tidak perlu ditangani dengan tipe jaminan
procedural yang sama seperti yang biasa diterapkan pada proses hukum
pengadilan. Sebagai gantinya sengketa-sengketa ini ditangani dalam pengadilan
administatif khusus dengan prosedur singkat (system arbitrazh).
14.
Karakteristik represif tipikal system
hukum sosialis misalnya ditujukan larangan meninggalkan Negara, serta
hukuman-hukuman keras (termasuk hukuman mati) untuk kejahatan politik tidak
akan diperlukan bila ekspektasi rezim akan keberhasilan ekonomi terealisasi.
15.
Gagasannya bahwa ketika ekonomi sosialis
berhasil menyediakan standar hidup yang lebih tinggi maka badan sensor tidak
diperlukan lagi. Akibatnya karakter represif system hukum sosialis menemukan
dasar berpijak pada system ekonomi terencana, merupakan
penegasan hipotesis marxis, hukum dibangun dengan berdasarkan dan mencerminkan
fondasi ekonomi masyarakat
16.
Transisi dari ekonomi terencana ke
ekonomi pasar merupakan pekerjaan yang amat sangat besar. Pembaruan radikal
lewat Undang-Undang dan regulasi akan jauh lebih mudah
dan cepat daripada mengandalkan presenden-presenden pengadilan
17.
Aturan hukum tidak penting di bawah
sosialisme sebab bagaimanapun pasti segera lenyap dengan tercapainya komunisme
18.
Aturan hukum khusus yang menjadi kendala
langsung bagi perkembangan ekonomi pasar harus segera dihapuskan, seperti
seluruh sanksi-sanksi hukum terhadap spekulasi yang dalam ekonomi pasar
dianggap sebagai kegiatan bisnis yang sah
19.
Hampir semua sistem hukum sosialis
dibangun di atas tradisi hukum Eropa Kontinental, sehingga sesudah sosialisme
jatuh, maka ada beberapa negara yang mengembalikan sistem hukum yang dianut
kepada sistem hukum Eropa Kontinental.
Hukum
Cina
1.
Individu yang menolak mendukung
penyelesaian damai dianggap bukan orang baik. Khususnya bagi pihak yang
memperburuk konflik dengan pergi ke pengadilan.
2.
Konon orang Cina mengasosiasikan hukum
dan proses hukum di pengadilan dengan peristiwa aib seperti tuntutan hukum atas
kejahatan dan hukuman penjara. Sekitar 250 tahun sesudah Konfusius,
sesungguhnya Cina telah dikuasai aliran legalistis. Namun, hanya sesaat saja
dan lenyap seiring pergantian dinasti pada 202 SM.
3.
Pemerintah Kuomintang memperkenalkan
sejumlah kodifikasi besar yang meniru model Eropa Kontinental, banyak pengacara
Cina belajar di Jerman dan Prancis.
4.
Kitab-kitab undang undang Kuomintang
dihapuskan dengan berdirinya RRC (1949)
5.
Kekosongan hukum tidak dianggap sebagai
masalah besar.
6.
Kementerian Kehakiman dihapuskan pada
1959, banyak siswa hukum bersama gurunya dikirim ke pedalaman untuk menggarap
tanah pertanian milik kolektif. Riset dan pekerjaan untuk membuat legislasi
dihentikan.
7.
Sangat berbeda dengan perkembangan di
Uni Soviet dan Negara-negara sosialis Eropa timur, tempat legislasi baru
berjalan lancar.
8.
Revolusi kebudayaan (1966-1976)
ketiadaan hukum (lawlessness), aturan
hukum diganti dengan suasana politik.
9.
Kepemimpinan sesudah revolusi kebudayaan
Cina menjadi Negara industri modern, pembaruan tidak mungkin terjadi tanpa
berfungsinya system hukum. Pengikut konfusianisme terhadap hukum, dalam
beberapa hal, masih bertahan. Dalam hal ini, pengaruh pengadilan nyaris tidak
pernah menjadi tempat yang dipilih para pengusaha Cina di Amerika
Serikat untuk menyelesaikan sengketa bersama.
